Sejak bergulir reformasi tahun 1998 sampai sekarang Indonesia sudah melaksanakan 6 kali pemilu yakni Pemilu 1999, 2004, 2009, 2014, 2019, dan 2024. Sekalipun telah menggelar beberapa kali pemilu, tapi kualitas demokrasi di Indonesia dinilai belum sesuai harapan. Alih-alih memiliki demokrasi yang ajeg, tapi faktanya demokrasi di Indonesia cenderung mengalami kemunduran.
Ketua Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera Arief T Surowidjojo mengingatkan pentingnya kembali pada mandat konstitusi. Termasuk beragam regulasi yang terbit di era reformasi. Tak sekedar apa yang ditulis dalam regulasi, Arief menekankan semangat reformasi, budaya dan etika politik dan semangat perubahan selama 25 tahun ini. Masalah yang muncul sekarang ‘dibungkus’ dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang terkesan cantik dari luar, tapi busuk dalamnya.
Kritik keras yang disampaikan kalangan guru besar dan akademisi dari berbagai kampus merupakan ungkapan atas rasa keprihatinan yang mendalam terhadap demokrasi Indonesia saat ini. Hal ini tidak akan terjadi kalau situasi yang normal, tapi selama ini menunjukan ada sesuatu yang salah dan mengancam kehidupan bernegara dimana praktik demokrasi menuju pada senja kala.
Para aktivis, tokoh masyarakat, dan jurnalis yang bersuara lantang menyampaikan kritik secara demokratis mengalami pembungkaman, salah satunya dalam bentuk kriminalisasi. Arief berpendapat jika ruang demokrasi semakin ditekan dan dibungkam, ini membuktikan penguasa saat ini telah menjelma menjadi pemerintahan otoriter.
“Lebih buruk daripada apa yang dilakukan rezim Soeharto (orba, red) yang selama 30-an tahun menindas kebebasan sipil termasuk kebebasan akademik,” kata Arief T Surowidjojo dalam diskusi bertema "Mau Ke Mana Indonesia Setelah 6 Pemilu Pasca-Reformasi?". Selasa (27/2/2024).
Baca Juga:
- Kecurangan Membuat Hilangnya Legitimasi Hasil Pemilu
- Lewat Film Dirty Vote, 3 Pakar HTN Bongkar Indikasi Pemilu Tidak Netral
Kenapa pemerintahan sekarang lebih buruk dari orba? Menurut Arief, pada masa rezim Soeharto melakukan penindasan di masa kelam diman landasan konstitusi dan praktik demokrasi lemah. Nah, penguasa saat ini melakukan pengekangan dan tekanan ketika konstitusi dan UU yang terbit setelah reformasi mendukung dibangunnya praktik demokrasi yang sehat.