Merespons hal tersebut, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) merekomendasikan beberapa hal. Pertama, Presiden Joko Widodo mempercepat pengesahan Rancangan Peraturan Presiden tentang RANHAM 2020-2024 sebagai realisasi komitmen negara terhadap penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM secara menyeluruh, termasuk di sektor bisnis.
Kedua, Pemerintah Indonesia meningkatkan sosialisasi RANHAM secara menyeluruh kepada pihak terkait atau stakeholder dengan dukungan kemudahan dan ketersediaan akses informasi, serta memastikan pelaksanaan HAM oleh Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah.
Ketiga, Pemerintah Indonesia membuka ruang partisipasi bagi masyarakat sipil tiap-tiap daerah untuk berbagi pengalaman tentang pelaksanaan RANHAM dan melibatkan masyarakat sipil dalam proses pelaksanaan, monitoring dan evaluasi RANHAM 2020-2024.
Keempat, apabila sudah disahkan, Presiden Joko Widodo perlu untuk menginstruksikan kementerian dan lembaga untuk mendukung RANHAM demi efektivitas pelaksanaan RANHAM. Termasuk menjadikan RANHAM sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan kinerja kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.