Berlangganan Pro

Arsip Kegiatan

Mengkritisi Draft Pedoman KPPU Tentang Kewajiban Pre-Notifikasi Rangkap Jabatan Direktur dan Komisaris

Mengetahui urgensi pedoman pelaksana pasal 26 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Pre-notifikasi Jabatan Rangkap dan dampaknya bagi pelaku usaha

Implikasi Hukum Kewajiban Kontrak Berbahasa Indonesia Dalam Dunia Usaha

Nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia, Bahasa Indonesia wajib digunakan

Litigation Public Relations: Theory And Reality

Mengetahui fungsi PR Litigation sebagai reputation management yang berperan penting dalam mengelola persepsi publik atas suatu perusahaan atau pihak yang sedang berperkara.

Hitam-Putih Transaksi Derivatif: Anatomi Kontrak dan Peta Sengketa

Penjabaran anatomi kontrak berdasarkan ISDA dan hukum kontrak Indonesia serta peta sengketa Transaksi Derivatif

Perizinan Usaha Pertambangan Minerba dari Daerah Hingga Pusat & Tata Cara Divestasi Badan Usaha Pertambangan Asing

bagaimana pengaturan 4 (empat) Rancangan Peraturan Pemerintah yang diamanatkan UU Minerba?

Pra–Notifikasi Merger & Akuisisi: Kewajiban atau Kebolehan?

Mengetahui apakah pranotifikasi merupakan kewajiban atau kebolehan bagi pelaku usaha dan bagaimana daya ikat Peraturan Komisi merger dan akuisisi ini kepada pelaku usaha

Membedah Peraturan Bapepam & LK tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Tertentu

Langkah-langkah apa yang perlu diperhatikan oleh para stakeholder, terutama emiten/perusahaan publik, agar dapat melaksanakan peraturan a quo tanpa merugikan emiten/perusahaan publik

Suap, "Keharusan" Bagi Pelaku Usaha?

Mengetahui indikator maraknya paraktik suap yang terjadi antara pelaku usaha dan institusi publik, faktor-faktor yang dapat menjadi trigger dalam praktik suap-menyuap dan upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir praktik suap yang telah berkembang.

Undang-Undang Minerba: Nasionalisasi atau Privatisasi?

Salah satu isu sentral dalam UU Minerba adalah peralihan rezim kontrak menjadi rezim izin

Perluasan Alat Bukti Hukum yang Sah dalam UU ITE

Apakah saat ini, informasi elektronik/dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti melakukan suatu penuntutan?

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com