Setahun terakhir, Bidang Hukum dan Advokasi Komisi Yudisial (KY) telah disibukkan mengawal proses uji materi Pasal 13 huruf a UU No.18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial (UU KY) terkait kewenangan KY menyelenggarakan rekrutmen hakim ad hoc. Jerih payah KY berbuah manis, pada Rabu (24/11/2021) Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya menerbitkan Putusan No.92/PUU-XVIII/2020 yang memperkuat kewenangan itu karena sesuai dengan UUD Tahun 1945.
Dalam amar putusannya, MK menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, karena pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. Mengingat, proses seleksi hakim ad hoc pada MA yang selama ini dilakukan KY sebagai lembaga independen merupakan mandat konstitusi dan tidak mengandung pertentangan terhadap hak pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum.
"Sebelumnya kami telah menyampaikan apresiasi kelembagaan atas putusan MK yang mengukuhkan konstitusionalitas Pasal 13 huruf a UU KY. Waktu itu ada upaya melemahkan KY dengan mempermasalahkan kewenangan penyelenggaraan seleksi hakim ad hoc di MA," kata Komisioner KY Bidang Sumber Daya Manusia, Hukum, Advokasi, Penelitian dan Pengembangan, Binziad Kadafi dalam Press Conference Capaian Kinerja KY Tahun 2021, Selasa (28/12/2021) kemarin. (Baca Juga: Selama 2021, KY Tangani 13 Laporan Dugaan Rendahkan Martabat Hakim)
KY mengakui telah menanggapi perkara tersebut secara serius dengan menjadi Pihak Terkait dalam perkara pengujian UU KY itu. Tim KY menyuguhkan berbagai argumentasi hukum termasuk dalil-dalil konstitusional yang disampaikan secara langsung oleh KY sebagai pihak terkait ataupun para ahli yang dihadirkan.
Kesungguhan itu bukan tanpa dasar, mengingat dahulu seringkali terjadi rangkaian upaya untuk melemahkan tupoksi KY melalui uji materi di MK, salah satunya membatalkan kewenangan KY mengawasi hakim MK. Untuk itu, capaian di Bidang Hukum selama 2021 ini mencetak sejarah pertama kalinya, KY berhasil mempertahankan kewenangan dalam seleksi calon hakim ad hoc pada MA.
“KY seringkali menerima pil pahit selama ini, dikurangi kewenangannya dalam berbagai upaya pelemahan lewat judicial review. Ini pertama kalinya kami berhasil mempertahankan itu. Kami memandang ini tidak hanya mempertahankan kewenangan, lalu menjalankan biasa-biasa saja. Tidak seperti itu. Kami melihat ini sebagai dukungan konstitusional, dukungan baru untuk menjalankan kewenangannya untuk lebih baik terutama dalam pelaksanaan kewenangan seleksi hakim ad hoc di MA.”
Binziad melanjutkan prospek Bidang Hukum tidak kemudian berhenti di situ. Pada tahun 2022 mendatang, masih terdapat sejumlah agenda yang menjadi pekerjaan rumah (PR) Bidang Hukum KY untuk dituntaskan. Antara lain perbaikan dan penyempurnaan peraturan KY tentang advokasi hakim, penanganan laporan masyarakat, dan lain-lain.