Persoalan pangan nampaknya akan terus berlanjut. Setelah publik dipusingkan akan kelangkaan dan kenaikan daging sapi dan kedelai, kali ini giliran bawang merah dan bawang putih yang mengalami nasib serupa. Sejak sepekan, masyarakat diresahkan dengan naiknya harga komoditi pangan ini, bawang putih mencapai harga Rp70.500 per kilogram sementara bawang merah di angka Rp40.000 per kilogram.
Kondisi ini pun dikritisi oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin). Krisis daging sapi dan bawang merah membuktikan kebijakan pangan nasional yang amburadul. Hal ini harus mendapat perhatian lebih dari pemerintah, terutama Presiden SBY untuk segera mengambil tindakan yang tepat, guna mengatasi permasalahan pangan nasional baik untuk produksi lokal maupun impor.
Deputi Gubernur Indonesia, Perry Warjiyo, juga mengakui kondisi perekonomian saat ini sangat bergantung pada tindakan cepat pemerintah. Bank Indonesia telah mencermati kenaikan harga pangan terhadap inflasi. Penyebabnya bukan pada inflasi, tetapi akibat terganggunya pasokan bahan-bahan pangan. Karena itu, regulasi pangan lebih perlu mendapat perhatian. Terutama berkaitan dengan impor.
Carut marut kebijakan pangan nasional baik impor maupun produksi lokal tak akan bisa diselesaikan tanpa tindakan nyata pemerintah. “Perlu ada tindakan Presiden kepada Kementan, Kemendag, Kemenperin, Kemenko Perekonomian dan wajar jika Presiden kita melihat Kementerian tersebut saling lempar tanggung jawab,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah dan Bulog Natsir Mansyur, dalam rilis yang diterima hukumonline, Jumat (15/3).
Natsir berpendapat, carut marut kebijakan pangan ini tak lepas dari ego sektoral antar empat Kementerian yang berwenang. Sebelum krisis pangan ini terjadi, Natsir mengaku Kadin telah mengingatkan kemungkinan kondisi ini akan terjadi kepada empat Kementerian tersebut. Sayangnya, kata Natsir, tak ada yang merespon dengan tindakan nyata.
Buktinya, beberapa masalah yang selalu disampaikan oleh dunia usaha kepada pemerintah selalu terulang kembali tiap tahunnya. Contohnya saja, Indonesia selalu mengalami krisis gula, kedelai, jagung, garam, bawang, beras, danging dan sebagainya.
Permasalahan yang berulang ini, kata Natsir, adalah akibat pemerintah pusat yang masih mempertahankan sentralisasi kebijakan pangan nasional. Pihaknya juga menilai tak jarang timbulnya konspirasi diantara Kementerian-Kementerian terkait.