Inti dari demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan kata lain, pihak utama yang terlibat dari pemerintahan adalah rakyat itu sendiri.
Pemerintahan dari rakyat: mengandung pengertian yang berhubungan dengan pemerintahan yang sah di mata rakyat atau legitimate government. Pemerintahan yang sah ini adalah pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan rakyat. Legitimasi atau pengakuan ini penting bagi sebuah pemerintahan agar pemerintah dapat menjalankan birokrasi dan program-programnya.
Baca juga:
- Demokrasi: Sejarah dan Pelaksanaannya di Indonesia
- Jeda Pertandingan
- Pembatalan Pasal Penyebaran Berita Hoax, Berdampak Positif Bagi Demokrasi
Pemerintahan oleh rakyat: suatu pemerintahan harus dijalankan atas nama rakyat, bukan atas dorongan sendiri. Pengawasannya pun dilakukan oleh rakyat. Proses pengawasannya dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung (melalui lembaga pengawas).
Pemerintahan untuk rakyat: kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah dijalankan untuk kepentingan rakyat. Kemudian, pemerintah harus menjamin adanya kebebasan seluas-luasnya kepada rakyat dalam menyampaikan aspirasinya. Penyampaian ini dapat dilakukan secara langsung atau melalui media.
Syarat dan Ciri-Ciri Negara Demokrasi
Selain menyelenggarakan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, agar dapat dikatakan sebagai suatu negara yang menganut demokrasi, setidaknya ada enam syarat yang harus dipenuhi suatu negara.
Pertama, adanya perlindungan konstitusional; yakni negara menjamin hak-hak tiap warga negara dilindungi oleh konstitusi. Kedua, adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, serta tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Ketiga, pemilu berlangsung dengan bebas, tanpa paksaan dari pihak manapun. Keempat, adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat. Kelima, kebebasan berserikat. Keenam, adanya pendidikan kewarganegaraan yang dimaksudkan agar warga negara memahami taip-tiap hak dan kewajibannya.