Deretan pengabdian Mr Sartono dalam perjalanan sejarah Republik Indonesia tertulis dengan baik. Mereka yang ingin membaca lebih jauh bisa menelusuri buku karya Nyak Wali AT, atau yang terbaru ditulis Dradjadi, Mr Sartono, Pejuang Demokrasi & Bapak Parlemen Indonesia (2014). Renungkanlah ketika ia tak mencantumkan gelar Raden Mas dalam dokumen kenegaraan yang ia tandatangani. Ia lebih memilih menggunakan nama Sartono. Renungkan pula ketika ia mengundurkan diri sebagai Ketua DPR di era Demokrasi Terpimpin.
Sartono telah meninggalkan banyak warisan perjuangan setelah pria lulusan Rijksuniversiteit Leiden itu menghembuskan nafas terakhir di Jakarta pada 15 Oktober 1958. Ketika masih hidup, menuangkan pikiran-pikirannya menjelang kemerdekaan, Sartono memikirkan tentang rakyat, seperti yang ucapkan dalam sidang BPUPKI, 11 Juli 1945 untuk menanggapi ucapan Soekarno tentang keadilan sosial.
“Saya kira kita harus memberi jaminan pada rakyat seperti tadi dikatakan dalam rapat besar. Kita harus memberi jaminan pada rakyat dalam anggaran dasar, walaupun tidak bisa dijalankan dalam masa perang, karena tergantung pada satu overgangsbepaling, asal dalam anggaran dasar diwujudkan, walaupun tidak sempurna”.
Ia meminta beberapa jaminan terhadap rakyat dimasukkan ke dalam UUD meskipun keadaan perang tak memungkinkan jaminan itu dilaksanakan. “Walaupun kita tahu bahwa tidak semua dapat kita kerjakan, tetapi toh harus dimasukkan walaupun tidak dengan nyata dan dalam”.