Berlangganan Pro

Terbaru

Nyoman Puri Ayu Vitaloka: Komitmen, Adaptasi dan Konsistensi Menuju Kecakapan Hukum

Nyoman Puri Ayu Vitaloka: Komitmen, Adaptasi dan Konsistensi Menuju Kecakapan Hukum

Marissa Sanjaya: Meningkatkan Keunggulan Konsultan Hukum di Tengah Perkembangan dan Perubahan Regulasi

Marissa Sanjaya: Meningkatkan Keunggulan Konsultan Hukum di Tengah Perkembangan dan Perubahan Regulasi

Ika Ayu Puspitaningrum: Pentingnya Menggali Potensi agar Unggul sebagai Pengacara

Ika Ayu Puspitaningrum: Pentingnya Menggali Potensi agar Unggul sebagai Pengacara

MA Tunggu Kepastian Perpu Penundaan PHI

Ketua Mahkamah Agung telah mengirimkan surat kepada presiden perihal penundaan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Adanya Perpu akan menentukan langkah MA selanjutnya.

Dua Pengacara LBH Kesehatan Kemungkinan Anggota AAI dan IPHI

Dua dari delapan pengacara dan penasehat hukum pada LBH Kesehatan kemungkinan anggota dari Perhimpunan Advokat Indonesia (Perhimpunan). Masing-masing advokat tersebut tercatat sebagai anggota dari Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) DPC DKI Jakarta, dan Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI).

ELSAM Soroti Penundaan Persidangan Pelanggaran HAM Abepura

DPR dan Pemerintah: Korupsi adalah ExtraOrdinary Crime

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga yang didesain khusus untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi secara komprehensif, luas dan mandiri. Tetapi keterangan wakil DPR sejalan dengan keterangan ahli yang dihadirkan pemohon.

Dipersoalkan, Pembatasan Upaya Hukum terhadap Putusan Praperadilan

Memang perlu ada pembatasan perkara yang masuk ke Mahkamah Agung. Namun bukan berarti setiap kasasi terhadap putusan praperadilan harus ditolak.

Perkara Kapas Transgenik Produk Monsanto Masih di Tangan MA

Surat Keputusan Menteri Pertanian tentang pelepasan kapas transgenik produk Monsanto sebenarnya sudah pernah digugat ke PTUN. Sudah dua tahun perkaranya nyangkut di Mahkamah Agung.

Sidang Kode Etik Samuel Ismoko

PHI Ditunda, Sengketa Perburuhan Tetap Ditangani P4D dan P4P

Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) kemungkinan besar gagal dibentuk sesuai jadwal yang ditentukan oleh undang-undang. Dampaknya, perkara sengketa perburuhan dan ketenagakerjaan yang timbul akan tetap ditangani oleh lembaga yang sudah ada.

KPK Akan Surati Kementerian Kehakiman AS

Independensi KPUD Menjadi Dasar Pengujian UU Pemda

Pasal yang dijadikan sebagai acuan PP Pilkada bisa saja dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Hakim menyarankan agar pemohon memperbaiki permohonannya.

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com