Berlangganan Pro

Terbaru

28 Calon Hakim Tinggi Pengawas Bakal Jalani Seleksi Assesment dan Wawancara

28 Calon Hakim Tinggi Pengawas Bakal Jalani Seleksi Assesment dan Wawancara

Mahkamah Pidana Internasional Buka Program Magang untuk Mahasiswa Hukum, Tertarik?

Mahkamah Pidana Internasional Buka Program Magang untuk Mahasiswa Hukum, Tertarik?

Dituding Gunakan Suara Tanpa Izin, Perusahaan Startup AI Digugat Class Action

Dituding Gunakan Suara Tanpa Izin, Perusahaan Startup AI Digugat Class Action

Keberadaan DPD Masih Diperdebatkan

Jakarta, Hukumonline. Sosialisasi hasil-hasil yang telah dihasilkan Panitia AdHoc (PAH) I kepada anggota fraksi masih lemah. Beberapa anggota MPR yang tergabung dalam Komisi A masih saja ada yang mempertanyakan sesuatu yang sudah disepakati bulat oleh PAH I.

Amandemen UUD '45 Bisa Ditunda Sampai Sidang Tahunan Mendatang

Jakarta, hukumonline. Amandemen UUD '45 tampaknya tidak akan tuntas pada Sidang Tahunan ini. Apalagi Ketua DPR Akbar Tandjung telah memberikan sinyal bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dapat ditunda sampai Sidang Tahunan mendatang.

Mayoritas Fraksi Mendukung Pembentukan Fraksi Utusan Daerah

Jakarta, hukumonline. Lobi-lobi yang dilakukan oleh Forum Utusan Daerah agaknya membuahkan hasil. Sebelum Sidang Tahunan, gagasan pembentukan Fraksi Utusan Daerah (FUD) dipandang sebelah mata. Namun, kini hampir semua fraksi di MPR mendukung terbentuknya FUD di MPR.

Amandemen UUD 1945 dalam Ancaman

Jakarta Hukumonline. Pembahasan materi amandemen Undang-undang Dasar (Undang-Undang Dasar) 1945 tidak terarah. Fraksi lebih mementingkan partainya daripada kepentingan rakyat.

Peran Politik TNI/Polri di Parlemen Belum Habis

Jakarta, Hukumonline. Semua fraksi menyetujui pemisahan Polri dengan TNI. Namun, peran politik Fraksi TNI/Polri di parlemen agaknya belum habis. Sebagian fraksi mengusulkan Fraksi TNI/Polri masih ada di Majelis Permusyawaratan Rakyat hingga tahun 2009.

Hampir Seluruh Fraksi Usulkan Pelimpahan Wewenang Presiden ke Wapres Lewat Tap

Jakarta, Hukumonline.Dalam Rapat Sub Komisi C dengan agenda membahas pendapat antar-fraksi atas pengantar musyawarah mengenai laporan progress report presiden, hampir seluruh fraksi dalam tanggapannya menekankan pada masalah pelimpahan sebagian tugas dan wewenang Presiden ke Wapres.

Proses Pembuatan Paket Kepmen Telekomunikasi Tidak Transparan

Jakarta, Hukumonline Pembahasan Keputusan Menteri (Kepmen) Perhubungan dilakukan secara tertutup. Padahal Kepmen ini ditunggu-tunggu oleh pelaku bisnis telekomunikasi.

Keppres tentang Larangan Multimedia Akan Direvisi

Jakarta, Hukumonline. Departemen Penerangan (Deppen) sudah tutup, tetapi departemen ini masih membuat pekerjaan rumah yang membuat pusing orang-orang multimedia. Keppres No.96 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi yang melarang asing masuk multimedia ternyata atas masukan Deppen. Oleh karena itu Keppres yang bikin heboh itu akan direvisi.

Ini Dia Dakwaan Soeharto

Jakarta, Hukumonline. Hampir pasti Soeharto didakwa dengan Pasal mengenai Korupsi. Dana dari yayasan ternyata disalurkan perusahaan yang terafiliasi dengan Keluarga Cendana. Besarnya dana yang bocor itu Rp4,864 triliun.

F-PKB akan Walk Out bila Konstitusi Dilabrak

Jakarta, Hukumonline. Aroma membentengi Gus Dur ternyata tetap kuat di kubu Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB). Mereka mengancam akan walk out bila ada pembahasan materi sidang yang melabrak konstitusi. Contohnya, soal pembagian kekuasaan antara Presiden dan Wapres.

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com