Sidang perkara perselisihan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Pilpres) tahun 2024 yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK) kali ini agak lain. Sebab, Mahkamah meminta keterangan langsung dari sejumlah Menteri. Yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhdjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. Serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Muhadjir memberikan keterangan pertama. Dalam keterangannya, Muhadjir menjelaskan target pemerintah menurunkan kemiskinan sebagaimana rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN) 2020-2024 sebesar 6,5-7,5 persen dan 0 persen untuk kemiskinan ekstrim. Untuk memenuhi target itu perlu pendekatan melalui program di Kementerian dan Lembaga serta pemerintah daerah. Faktor pembentuk kemiskinan di Indonesia sebagian besar karena komoditas pangan.
“Untuk menjaga daya beli masyarakat miskin terutama terhadap komoditas pangan itu sangat penting,” katanya dalam sidang PHPU Pilpres No.1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan No.2/PHPU.PRES-XXII/2024 di Gedung MK, Jumat (5/4/2024).
Pemerintah menggunakan 3 strategi untuk mengurangi beban rumah tangga miskin dan rentan di Indonesia. Meliputi peningkatan pendapatan, mengurangi kantong-kantong kemiskinan, dan strategi yaang harus dilakukan secara bersama secara berkesinambungan baik pemerintah pusat, daerah dan non pemerintah.
Baca juga:
- Ini Alasan 2 Kubu Capres-Cawapres Keberatan Terhadap Ahli dari Prabowo-Gibran
- Sebut Sirekap Tak Penting Dibahas, Hakim Saldi Isra 'Semprot' Hotman Paris
Menteri Muhajir saat memaparkan soal kebijakan Bansos di Gedung MK. Foto: HFW
Anggaran untuk program perlindungan sosial telah mendapat persetujuan DPR untuk tahun 2024 sebanyak Rp496,86 triliun yang tersebar di berbagai Kementerian dan Lembaga. Komposisi anggaran perlindungan sosial terdiri dari beragam jenis subsidi seperti bantuan sosial dan jaminan sosial.
Muhadjir melanjutkan, bantuan cadangan pangan pemerintah (CPP) disalurkan sampai Januari-Juni 2024 yang merupakan perpanjangan program sejak 2023. Muhadjir menyebut pihaknya juga melakukan kunjungan kerja untuk memastikan pelaksanaan bantuan sosial (Bansos) reguler dan bantuan beras CPP sesuai harapan.