Berlangganan Pro

Terbaru

Sejarah dan Pengertian Hukum Publik dan Hukum Privat

Sejarah dan Pengertian Hukum Publik dan Hukum Privat

Rakernas APHTN-HAN 2024 Dibuka, Rumuskan Usulan Penataan Kabinet Pemerintahan Baru

Rakernas APHTN-HAN 2024 Dibuka, Rumuskan Usulan Penataan Kabinet Pemerintahan Baru

Hukum Tata Negara Berperan Penting dalam Tata Kelola Negara

Hukum Tata Negara Berperan Penting dalam Tata Kelola Negara

UU Penyiaran Dinilai Tidak Demokratis

Jakarta, hukumonline. Undang-undang (UU) Nomor 24 tahun 1997 dinilai tidak demokratis karena penyiaran dikuasai negara. Sudah saatnya, pengelolaan penyiaran dikembalikan kepada masyarakat.

FIS Tuntut Vonis Mati Soeharto

Jakarta, hukumonline.Tuntutan pidana mati ternyata tidak hanya diperuntukkan kepada penjahat perang. Mantan Presiden Soeharto pun kini dituntut pidana mati. Kali ini, tuntutan itu datang dari kelompok yang menamakan dirinya Front Mahasiswa Indonesia Semesta (FIS).

Kuburan Korban Kasus Tanjung Priok Digali

Jakarta, hukumonline. Setelah didesak masyarakat, akhirnya Komisi Penyelidikan Pemeriksaan Pelanggaran Tanjung Priok (KP3T) menggali kuburan korban kasus Tanjung Priok di TPU Mengkok, Tanjung Priok pada Rabu (30/8).

Reformasi Perpajakan: Listrik dan Air pun Kena PPN

Warga masyarakat atau pemilik kantor harus merogoh kocek lebih dalam lagi. Pasalnya, pada tahun depan pengeluaran untuk listrik dan air sudah pasti akan melonjak. Di luar kenaikan tarif, listrik dan air pun akan terkena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mulai 1 Januari 2001. Jadi mulailah berhemat-hemat listrik dan air.

Pembahasan MSAA di DPR Diundur

Jakarta, hukumonline. Pergantian Menko Ekuin dari Kwik Kian Gie ke Rizal Ramli, diharapkan akan membawa kejelasan dan kepastian akan nasib MSAA (Master Settlement and Acquisition Agreement). Namun, pembahasan MSAA yang dijadwalkan pada Selasa (29/8) itu ternyata diundur.

Tiga LSM Mengajukan Gugatan kepada PT London Sumatra

Jakarta, hukumonline. PT London Sumatera telah digugat oleh tiga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Perusahaan milik konglomerat dalam perkebunan kelapa sawit ini dianggap telah menggusur masyarakat dengan cara kekerasan.

Lepasnya Joko S. Tjandra Sudah Diduga Sebelumnya

Jakarta, hukumonline. Joko S. Tjandra, Direktur PT Era Giat Prima yang menjadi tersangka dalam kasus Bank Bali, yang dinyatakan lepas dari tuntutan hukum telah mengusik rasa keadilan masyarakat. Namun, pakar pidana sudah menduga sebelumnya Joko akan lepas.

Komisi Ombudsman Siap Menghadapi Gugatan

Jakarta, hukumonline. Komisi Ombudsman siap menghadapi gugatan Heru Tjahyono. Bahkan, Komisi Ombudsman menilai gugatan ini hanya coba-coba. Sayangnya, komisi ini tidak mengkonfirmasikan laporan kepada pihak lawannya.

Kejagung Mengeluarkan SP3 Djamaludin

Jakarta, hukumonline. Kejaksaan Agung (Kejagung) mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap Djamaludin Soerjohadikusumo, mantan Menteri Kehutanan periode 1993-1998 yang diduga telah melakukan KKN di Departemen Kehutanan hingga merugikan negara Rp144 miliar.

Adi Andojo: Kasus Hakim Agung Suap Bukan Dendam

Jakarta, hukumonline. Ketua Tim Gabungan Pemberantasan Korupsi (TGPK) Adi Andojo Soetjipto menyatakan bahwa pengungkapan kasus tiga hakim agung yang diduga terkena suap bukan karena dendam pribadinya

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com