Berlangganan Pro

Utama

Berharap Pemerintahan Prabowo-Gibran Serius Lindungi Pekerja Formal-Informal

Berharap Pemerintahan Prabowo-Gibran Serius Lindungi Pekerja Formal-Informal

Akademisi Universitas Islam Bandung Beberkan Tantangan dan Peluang Hukum Islam Internasional

Akademisi Universitas Islam Bandung Beberkan Tantangan dan Peluang Hukum Islam Internasional

Memperingati Mayday 2024, Masyarakat Sipil-Serikat Buruh Minta UU Cipta Kerja Dicabut

Memperingati Mayday 2024, Masyarakat Sipil-Serikat Buruh Minta UU Cipta Kerja Dicabut

KPPU: Pangsa Pasar Carrefour Melebihi Batas Kewajaran

Carrefour kembali terbelit masalah di KPPU. Lantaran mengakuisisi sejumlah saham di Alfa Ritailindo, peritel asal Prancis ini dinilai telah melebihi pangsa pasar yang menjurus pada persaingan tidak sehat.

Pengadilan Tinggi Jakarta Perberat Hukuman Al Amin Nasution

Hukuman diperberat karena Al Amin Nasution dinilai aktif meminta uang dan telah mencoreng muka DPR. Pengadilan Tinggi Jakarta juga perberat hukuman kepada mantan anggota DPR yang lain, Antony Zeidra Abidin.

Kampung Terkurung Tembok, Warga Layangkan Gugatan

Untuk keluar kampung, warga harus menuruni tangga dari gundukan tanah setinggi tiga meter dengan kemiringan 75 derajat. Itu pun dibuat atas inisiatif warga.

Pemerintah Umumkan Empat PP tentang Minerba Awal Mei

Empat PP dari UU Minerba akan diumumkan pada Mei mendatang. Terkait Usaha Jasa Pertambangan akan diatur melalui Permen.

Bapepam-LK Ungkap Kendala Pemindahbukuan Efek Sarijaya

Bapepam-LK tak lagi bungkam mengenai hambatan pemindahbukuan efek di Sarijaya. Otoritas pasar modal itu membeberkan kendala mulai dari persoalan administrasi di internal perusahaan hingga proses pre-matching dengan penerima efek.

Pasal Penghasutan Kembali Diusulkan Menjadi Delik Materil

Dua ahli yang dihadirkan Rizal Ramli di sidang MK mengusulkan agar Pasal 160 KUHP tentang penghasutan yang dijerat kepada Rizal diiubah menjadi delik materil. Artinya, tindakan penghasutan harus berdampak pada tidak pidana lain seperti kerusuhan.

Membidik Tanggung Jawab Hukum Pemerintah

Jika terbukti lalai, pemerintah dan pengelola Situ Gintung bisa dimintai tanggung jawab secara pidana. Secara perdata, masyarakat korban bisa mengajukan class action.

Hakim (Kembali) Kabulkan Eksepsi Freeport

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akhirnya mengabulkan eksepsi PT Freeport Indonesia yang digugat bekas mitra kerjanya, PT Putra Perkasa Inti Mulya. Perkara ini disidang hampir setahun lamanya.

Isu Perburuhan Kurang Populer bagi Partai Politik

Parpol dan serikat buruh mesti membangun komunikasi politik yang lebih sehat dan konkrit untuk mensejahterakan kehidupan buruh.

LSM Tantang Caleg Bersikap Transparan dan Akuntabel

Transparansi dan komitmen dari para caleg dan parpol untuk membeberkan kekayaan dan pendanaannya masih sangat minim. Regulasi yang ada pun tak memungkinkan hal ini dilakukan. Padahal, komitmen dan keterbukaan bisa jadi nilai lebih bagi caleg.

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com